HeadlinePilihan Editor

Rapat Paripurna DPRD Fraksi PKB Soroti Carut Marutnya Mutasi Jabatan Dan Dobel Jabatan Di Kabupaten Situbondo

Fraksi PKB Soroti Bupati Situbondo Karna Suswandi, terkait Kegaduhan Mutasi dan Rangkap Jabatan Juru bicara Fraksi PKB saat rapat Paripurna

Situbondo,SKN.Selain disoal sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Situbondo,serta mutasi yang juga dobel jabatan, hal tersebut disoal oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB).

Fraksi PKB Situbondo menyoroti kebijakan Bupati Karna Suswandi ini, dalam rapat paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Fraksi PKB, pejabat pembina kepegawaian agar selalu memperhatikan pedoman pada tata kelola kepegawaian yang benar agar tidak menimbulkan kegaduhan di dalam birokrasi maupun kalangan masyarakat di Kabupaten Situbondo.

“Sebagaimana kita ketahui bersama landasan hukum tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berpedoman kepada Undang Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN.

Salah satu klausul menyebutkan bahwa jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II) yang telah menduduki jabatan selama 5 tahun harus dievaluasi,” katanya.

Menurut dia, kegaduhan tentang proses mutasi dan demosi pejabat muncul diakibatkan karena lemahnya serta tidak konsistennya Bupati Situbondo Karna Suswandi sebagai pejabat pembina kepegawaian dalam pelaksanaan demosi pejabat tinggi pratama.

“Sebagai gambaran Fraksi PKB, tentang  kekosongan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo seharusnya di isi dengan eselon II. Bukan di Plt kan oleh pejabat eselon III yang hampir memasuki masa pensiun,” Ungkapnya.

Fraksi PKB juga masih menyoroti Kepala Bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo yang masih dipertahankan menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo.

“Mutasi semacam ini seharusnya tidak perlu terjadi dan tidak boleh dipertahankan, karena masih ada beberapa eselon II lainnya,” imbuhnya.

Fraksi PKB juga menyoroti  jabatan rangkap kepala sekolah seharusnya tidak terjadi,tapi faktanya masih rangkap jabatan kepala sekolah ini terjadi di wilayah Kecamatan Mlandingan dan Kecamatan Banyuglugur.

Carut marutnya tata kelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo agar diperhatikan oleh Bupati Situbondo. Untuk itu atas catatan Fraksi PKB, maka kami minta penjelasan dari Bupati Situbondo,Karna suswandi ” pungkasnya,”(tim)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker