Kadis DPMD Haeriyah Yuliati Akui Tunggakan iuran BPJS mencapai 900 juta
Edy Kriesna,SH sebagai Ketua Komisi IV akan mengawal ganti rugi uang BPJS Perangkat Desa sampai tuntas dan tidak ada satupun Perangkat Desa yang dirugikan
Bondowoso.skb.com .Ketua komisi IV DPRD Bondowoso Edy Kriesna.SH,mengakui jika semua pihak baik eksekutif maupun legislatif telah lalai dalam menganggarkan Iuran BPJS Perangkat Desa. Sehingga, menyebabkan jaminan kesehatan Perangkat Desa belum terbayarkan hingga saat ini.
“Ini merupakan sebuah kelalaian kita dari sisi perencanaan, penganggaran,” kata Edy Kriesna,SH usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Dinas (DPMD) di ruang komisi IV, Senin (21/6/2021).
Kriesna juga mengakui jika Pemerintah kurang sigap dalam menghadapi perubahan regulasi. Hingga penganggaran iuran BPJS bagi perangkat Desa luput dalam APBD awal.Dan pihaknya sebagai Ketua Komisi IV akan mengawal ganti rugi uang BPJS Perangkat Desa sampai tuntas dan tidak ada satupun Perangkat Desa yang dirugikan,” tegasnya.
“Yang kedua karena ada perubahan mekanisme yang perlu disesuaikan secara cepat. Ini dikarenakan aturannya yang berubah. Dulu pada 2020 jaminan kesehatan untuk Peragkat Desa 5 persen masuk ADD. Tahun ini 1 persen di ADD dan 4 persen Pemda.katanya.
Ketua Partai Golkar tersebut berharap tidak ada perubahan aturan lagi. Sehingga tak lagi menyulitkan Pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi Perangkat Desa sejak awal tahun. “Kita harap hari ini dijadikan pelajaran supaya tidak terulang lagi di tahun – tahun berikutnya,” harapnya.
Kendati demikian, Kriesna telah menjamin persoalan tersebut tak lama lagi akan teratasi. Sebab, berdasarkan hasil koordinasi yang juga melibatkan pihak BPJS, telah disepakati akan dicarikan solusi agar secepatnya terbayarkan. “Termasuk mencari solusi agar uang perangkat yang terlanjur masuk secepatnya bisa diganti oleh Pemda,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso Haeriyah Yuliati mengatakan, tunggakan terhadap BPJS kesehatan untuk premier Perangkat Desa mencapai Rp 900 juta.
Ini merupakan tunggakan sejak Januari hingga Juni 2021.tunggakan tersebut untuk Perangkat Desa yang ada di 190 Desa. Karena, dari total 209 Desa yang ada, 19 di antaranya telah melakukan pembayaran dengan Dana pribadi.”Ia melanjutkan terkait adanya Perangkat Desa yang sakit namun kartunya tak bisa digunakan.
Pihaknya, tengah mencari solusi agar nanti pembiayaan yang dikeluarkan dari kantong pribadi Perangkat Desa selama ini akan diganti utuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. “Total alokasi untuk iuran kesehatan sekitar Rp 3 miliar 91 juta sekian,” pungkasnya. (tim)
